Jakarta, Pandawa-lima.co.id
Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku pengguna anggaran dan pengguna barang telah melaksanakan kewajiban untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 pada Entitas di Lingkungan AKN I di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
“Sebagai wujud nyata komitmen kami, selaku Menteri Koordinator, para menteri, pimpinan lembaga pemerintah dan non-kemeterian, serta seluruh pejabat dan undangan yang hadir tentunya sepakat untuk selalu menyelenggarakan adminsitrasi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” kata Mahfud.
Dalam sambutannya, Menko Mahfud berpesan agar masing-masing Kementerian dan Lembaga benar-benar mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan.
“Saya berpesan agar masing-masing K/L tetap benar-benar mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaannya dan menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan anggaran untuk kepentingan politik memperjuangkan calon-calon pimpinan nasional maupun calon-calon anggota legislatif,” kata Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan seluruh pimpinan Kementerian Lembaga dapat menjaga netralitas para pegawai masing-masing, agar terus bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh undang-undang.
Karena masalah politik, menurut Mahfud, adalah masalah keharusan dimana terdapat jadwal konstitusional yang harus dilewati, sehingga birokrasi tidak terganggu setiap ada konstitasi politik.
“Saya perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus tetap mengawal pertanggung jawaban keuangan, yang tidak kalah penting, tingkatkan upaya mencapai dan mempertahankan opini yang lebih baik sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Menko Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga menyampaikan bahwa beban tugas Kementerian L menjadi bertambah dengan penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual. Namun beban ini menurutnya akan terasa lebih mudah jika dipikul bersama.
“Apabila beban ini dipikul bersama dengan arahan dan bimbingan BPK, khususnya AKN I, kami yakin tugas tersebut bisa menjadi ringan dan mudah,” kata Menko Polhukam.
Demikian juga untuk bisa mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang semakin lama dibutuhkan upaya-upaya konkrit dan transparan terhadap tertib penggunaan anggaran yang berbasis kepada kinerja Kementerian Lembaga. Karenanya, Menko Polhukam mengapresiasi entitas yang tahun ini opini atas laporan keuangannya berhasil mencapai WTP.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI, khususnya AKN I, yang telah memberikan arahan dan pendampingan Kementerian/Lembaga kami sehingga kami mampu meraih opini yang terbaik dan tertinggi tersebut,” kata Mahfud.
