Bandar Lampung, Pandawa-lima.co.id
Gubernur Lampung menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan nasional, oleh karenanya, Forum Musrenbang menjadi penting untuk berperan merumuskan, seberapa besar dampak dari perencanaan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Seluruh rangkaian dan proses Musrenbang dapat menciptakan keselarasan antara kemampuan dan kebutuhan dari seluruh pelaku pembangunan, sehingga dapat dirumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan prioritas dan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal Djunaidi saat secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024, di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (29/3/2023).
Namun tentunya menurut Gubernur, Perencanaan yang baik, disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya Pasca Covid-19, ekonomi Lampung sepanjang Tahun 2022 tumbuh positif 4,28 persen dan laju Inflasi tetap terkendali.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung pada Tahun 2022 mengalami penurunan dengan angka 4,52 persen, Capaian tersebut lebih baik dari rata-rata nasional. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang mengalami penurunan, pada Tahun 2022 sebesar 11,44 persen turun dari 11,67 persen pada tahun 2021. Di Tahun 2022 Provinsi Lampung menempati peringkat 3 Nasional dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.
Begitu juga dengan Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditunjukkan dengan angka IPM, pada Tahun 2022 Provinsi Lampung mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,55 poin menjadi 70,45.
Berbagai keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2023 juga tergambar dengan diraihnya 114 penghargaan dari instansi pemerintah pusat maupun berbagai lembaga masyarakat.
“Saya tetap berupaya mengentaskan angka kemiskinan Provinsi Lampung dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, diantaranya melakukan sinergi bersama BAZNAS melalui Program Kampung Zakat,” ucap Gubernur.
Kemudian untuk mewujudkan visi pembangunan, tentunya tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Oleh karenanya, untuk memperkuat proses perencanaan dan pembangunan Tahun 2024 ke depan, menurut Gubernur masih diperlukan langkah-langkah antisipatif yang dilakukan secara bersama-sama.
“Perlu Saya ingatkan, bahwa RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan periode terakhir dari penjabaran RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Tentunya, telah kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Artinya, pada Tahun 2024 mendatang Saya ingin tekankan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk secara maksimal mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan yang ada agar dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan bahwa Tahun 2024 mendatang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak. Oleh karenanya diperlukan Stabilitas Trantibmas dan kerukunan beragama yang kondusif. Sinergi dan kolaborasi antar masyarakat bersama dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan Forkopimda perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.
Langkah selanjutnya untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) Tahun 2024 yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan dan bersinergi dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang bertajuk Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat Lampung Berjaya. (Kominfotik Provinsi Lampung)
